laguin.net

laguin.net – Pada tanggal 5 Juni, Kementerian Transportasi Jepang mengadakan inspeksi di kantor pusat Yamaha Motor, yang berlokasi di Iwata, Prefektur Shizuoka. Inspeksi ini merupakan bagian dari serangkaian tindakan yang diambil oleh kementerian tersebut menyusul pengungkapan skandal pemalsuan data yang melibatkan beberapa perusahaan otomotif terkemuka, termasuk Yamaha.

Persyaratan Sertifikat Model:
Di Jepang, perizinan untuk produksi massal kendaraan bergantung pada penerbitan sertifikat model yang valid. Yamaha menjadi fokus pemeriksaan kedua oleh kementerian, menyusul pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap Toyota pada hari sebelumnya.

Kasus Pemalsuan Data:
Skandal ini terungkap setelah terkonfirmasi bahwa Yamaha, bersama Toyota, Honda, Suzuki, dan Mazda, terlibat dalam penyerahan data kinerja yang tidak akurat. Rencana kementerian selanjutnya adalah melakukan inspeksi terhadap Mazda, Honda, dan Suzuki untuk menentukan sanksi administratif yang akan diberlakukan.

Proses Inspeksi:
Empat pejabat dari Kementerian Transportasi hadir di kantor pusat Yamaha pada pukul 09:10 waktu setempat, di mana mereka melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen relevan dan prosedur pengujian. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mengungkap detail penyimpangan yang terjadi dan melakukan wawancara dengan para pejabat serta eksekutif Yamaha.

Respons Yamaha:
Seorang perwakilan Yamaha menyatakan, “Kami sangat menyesal atas kejadian ini dan menganggapnya dengan sangat serius,” menurut laporan dari Japan News.

Temuan Inspeksi:
Hasil inspeksi menunjukkan bahwa Yamaha telah melakukan pengujian tingkat kebisingan pada motor sport YZF-R1 dalam kondisi yang tidak sesuai dengan standar regulasi yang ditetapkan. Selain itu, Yamaha juga terbukti memalsukan laporan uji tekanan suara untuk klakson pada model YZF-R3 dan TMAX, yang kini produksinya telah dihentikan.

Perusahaan mengklaim bahwa total produksi ketiga model tersebut mencapai sekitar 7.500 unit, dan menegaskan bahwa kendaraan-kendaraan tersebut tidak menunjukkan masalah operasional. Kementerian Transportasi Jepang akan melakukan verifikasi independen terhadap kepatuhan ketiga model tersebut terhadap standar keselamatan dan lingkungan yang berlaku, dan akan mengumumkan hasilnya kepada publik.