Benny Gantz Mengundurkan Diri dari Kabinet Perang Israel Menyusul Perselisihan dengan Netanyahu

laguin.net – Benny Gantz, Menteri Kabinet Perang Israel, telah mengundurkan diri dari posisinya, sebuah langkah yang dilatarbelakangi oleh perselisihan dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengenai strategi pascaperang untuk Jalur Gaza. Pengumuman pengunduran diri Gantz disampaikan dalam sebuah pidato yang disiarkan televisi pada Senin, 10 Juni 2024, sebagaimana dilaporkan oleh AFP.

Penyebab Pengunduran Diri

Dalam pidatonya, Gantz mengkritik Netanyahu karena menghalangi upaya untuk mencapai “kemenangan nyata,” yang menurutnya merupakan alasan utama keputusannya untuk meninggalkan pemerintahan darurat. “Netanyahu menghalangi kita dari kemenangan nyata. Itu sebabnya kami meninggalkan pemerintahan darurat hari ini dengan berat hati,” ungkap Gantz.

Gantz juga menyoroti kegagalan pemerintahan Netanyahu dalam mengatasi konflik dengan militan Hamas di Gaza. Lebih jauh, ia menyerukan pemilihan umum dini sebagai langkah penting untuk membentuk pemerintahan yang dapat memperoleh kepercayaan rakyat dan mampu menghadapi tantangan yang ada. “Harus ada pemilu yang pada akhirnya akan membentuk pemerintahan yang akan mendapatkan kepercayaan rakyat dan mampu menghadapi tantangan,” tegas Gantz.

Dampak Politik Pengunduran Diri

Meskipun pengunduran diri Gantz tidak diperkirakan akan menjatuhkan pemerintah saat ini, yang terdiri dari koalisi partai-partai keagamaan dan ultra-nasionalis, peristiwa ini menandai titik kritis dalam dinamika politik Israel. Gantz telah sebelumnya menyatakan pada bulan lalu bahwa dia akan mengundurkan diri jika Netanyahu tidak menyetujui rencana pascaperang untuk Gaza pada tanggal 8 Juni.

Sebagai tanggapan, Partai Persatuan Nasional yang dipimpin oleh Gantz telah mengajukan rancangan undang-undang untuk membubarkan Knesset, parlemen Israel, dan mengadakan pemilihan umum lebih awal. Langkah ini menunjukkan seriusnya partai tersebut dalam menghadapi situasi politik saat ini dan menunjukkan keinginan untuk perubahan dalam pengelolaan kebijakan negara.